Publica.co.id, Banjarmasin – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp10,174 triliun.
Angka sebesar itu hasil pembahasan bersama dalam Rapat Finalisasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Rabu siang (1/11/2023).
Ada kenaikan lebih dari Rp125 miliar dari usulan awal senilai lebih dari Rp10,48 triliun sebagaimana yang Gubernur Kalsel sampaikan sebelumnya.
“RAPBD kita tahun 2024 ada kenaikan pendapatan sekitar Rp125 miliar,” sebut Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, di Rumah Banjar, sebutan populer bagi gedung Sekretariat DPRD Kalsel.
Sebelumnya, ujar Roy yang juga Sekdaprov Kalsel itu, lebih dari Rp10,48 triliun, kini menjadi lebih dari Rp10,174 triliun. Jadinya mengalami kenaikan sekitar lebih dari Rp125 miliar.
Pada Rapat Finalisasi tersebut, Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK dan sejumlah anggota Banggar sempat mempertanyakan masih adanya selisih nilai antara pendapatan dan belanja, juga pengalokasian anggaran yang mereka anggap mencolok pada beberapa program kegiatan tahun 2024.
“Kami ingin penjelasan dari TAPD, bagaimana bisa nilai belanja lebih besar daripada pendapatan, dan bagaimana cara menutupinya?” tanya salah seorang g anggota Banggar, H Ibrahim Noor.
Anggota Banggar lainnya, H Suripno Sumas menanyakan alokasi anggaran untuk infrastruktur tahun 2024, sekitar Rp1,4 triliun, penggunaannya untuk program kegiatan apa saja?
Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, menjelaskan, pihaknya dalam penyusunan RAPBD menggunakan pola surplus dan defisit. Adanya selisih Rp251 miliar pada RAPBD akan pihaknya tutupi dengan penerimaan pembiayaan, seperti dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sekitar Rp108, dan dana tambahan atau transfer dari pusat yang realisasinya masih menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Tentang adanya alokasi APBD gelondongan lebih dari sebesar Rp1.4 triliun, dia jelaskan untuk merealisasikan program prioritas akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, persisnya untuk penuntasan ruas jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin dan jembatan Pulau Laut yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusatara (IKN), karena pintu gerbang IKN berada di Kabupaten Kotabaru, termasuk jalan kecil penunjang.
Roy pun menjelaskan, terkait alokasi anggaran Brida senilai Rp 21 miliar dan usulan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pada Disnakertrans senilai Rp 52 miliar.
Begitupun halnya dengan data dinas atau instansi (selain Disdik) yang memperoleh kucuran dana penyelenggaran pendidikan dengan kategori masuk komponen hitungan mandatori spending, sesuai permintaan anggota Banggar, H Lutfi Saefuddin.
Menjelang berakhirnya Rapat Finalisasi, Ketua DPRD Kalsel yang juga Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK
mengatakan, pembahasan final RAPBD tahun 2024 ini selanjutnya akan pihaknya bawa ke Rapat Paripurna. “Kita agendakan insyaa Allah dua pekan mendatang,” ujarnya. (mun)
