Gubernur Provinsi Kalteng, Sugianto Sabran. foto-net
Publica.co.id, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengungkapkan pihaknya telah menganggarkan Rp 100 miliar untuk penanganan Karhutla dan bencana banjir.
Ia mengatakan, anggaran ini disiapkan sebagai langkah antisipasi, terlebih dalam penanganan karhutla dan bencana banjir tentunya yang terpenting disediakan adalah anggaran.
“Kalau anggaran sudah tersedia, maka penanganan juga akan efektif. Untuk tahun 2023 ini Pemprov Kalteng menganggarkan Rp 100 miliar untuk dua penanganan karhutla dan banjir,” kata Sugianto dikutip Antaranews.com, Rabu (15/3/2023).
Ia menyebutkan, pada 2023 ini sekitar Mei hingga Juli cuaca panas diprediksi akan sangat terik. Maka dari itu pada bulan tersebut pemprov dan kabupaten/kota akan benar-benar memerhatikan terkait bahaya karhutla.
Tidak hanya itu, kata dia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng juga akan dilibatkan dalam penanganan karhutla dan banjir apabila terjadi.
“Untuk Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung menyiapkan anggotanya serta seluruh sarana prasarana (sarpras) untuk mendukung pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi di tahun ini,” katanya.
BACA JUGA:
- Presiden Jokowi Tetapkan Lokasi Pembangunan Training Center Timnas di IKN, Bakal Dibiayai FIFA
- Revitalisasi Pura Agung Besakih Bali Telan Biaya Rp 911 M, Presiden Jokowi Minta Dikelola Profesional
Gubernur menyatakan untuk lokasi yang rawan dan menjadi langganan karhutla ada di sejumlah daerah, yakni pertama Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau.
Dalam penganggaran tersebut, tentunya Kalteng paling tinggi menganggarkan dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang daerahnya juga sering terjadi karhutla.
“Kita paling besar anggaran terkait penanganan karhutla dan banjir pada tahun 2023 ini dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang memiliki persoalan yang sama,” katanya.
Gubernur menyatakan para kepala daerah di provinsi setempat tentunya juga harus menganggarkan terkait dana tersebut sehingga ketika terjadi karhutla atau banjir daerah tidak kebingungan dalam menanggulangi atau melakukan penanganan tersebut.
“Tidak ada lagi petugas di lapangan yang ditugaskan penanganan karhutla dan bencana banjir mengaku penanganan yang dilakukan terkendala terkait anggaran dengan dalih kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada anggaran bensin dan lain sebagainya,” demikian Sugianto Sabran.(Antara)
