Publica.co.id, Marabahan – Adanya laporan masuk atau aduan masyarakat kepada DPRD Kabupaten Barito Kuala terkait dugaan malapraktik yang dilakukan Bidan Mirna direspon wakil rakyat Batola.

Dalam hal ini Komisi II telah melakukan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Batola untuk mendapatkan jawaban terkait dengan laporan ini, Senin (13/3/2023).

Ketua Komisi II, Nanang Kaderi menyampaikan, pihaknya mempertanyakan pengawasan Dinkes Batola terhadap pelayanan masyarakat seperti pengawasan terhadap praktik Bidan di wilayah Batola.

“Terkait praktik Bidan Mirna sudah ditandaklanjuti Dinas Kesehatan dengan melakukan penerbitan surat rekomendasi penutupan klinik,” ungkapnya.

Bidan Mirna
Komisi II DPRD Batola melakukan rapat kerja bersama Dinkes Batola terkait aduan masyarakat kepada DPRD Batola.Foto-ist

Ia menekankan, Dinkes yang mempunyai data dan jaringan hingga ke desa, agar pengawasannya bisa ditingkatkan, guna dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai pelayan masyarakat.

BACA JUGA:

“Ini membuktikan kepada masyarakat dengan adanya laporan kita langsung menindaklanjuti memanggil dinas terkait,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Batola, dr Azizah Sri Wedari mengungkapkan pihaknya memang menerima laporan bahwa Klinik Bidan Mirna melakukan sesuatu tindakan di luar kewenangan, sehingga dilaporkan oleh masyarakat.

Setelah melakukan evalusi, pihaknya menerbitkan surat ke Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dapat melakukan penutupan sementara izin praktik.

“Sampai dengan hari ini, ternyata masih terdapat hal-hal yang masih tidak sesuai dengan yang kita sarankan, hingga pengaduan sampai ke DPRD Batola,” beber dr. Azizah.

Saat ini, pihaknya memperkuat pemantauan selama 6 bulan berjalan, dan dengan dorongan DPRD, pihaknya akan melayangkan surat rekomendasi untuk menutup permanen.

“Berdasarkan laporan, korbannya bukan hanya di wilayah Batola, tapi di luar Batola, tapi prakteknya di Batola,” tambahnya.

dr Azizah menguraikan, di antara kasus yang dilaporkan adalah kesalahan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian juga ada ibu hamil yang seharusnya ditangani rumah sakit namun ditanggulangi sendiri hingga mengakibatkan meninggal dunia.

“Selain itu, mungkin ada beberapa juga yang meninggal dunia berdasarkan informasi yang dihimpun, namun juga ada yang tidak melapor,” pungkasnya.(IBR/AFR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *